Sex Work is Work!

Tulisan ini akhirnya dapat dirampungkan, setelah melakukan pembicaraan yang cukup panjang dengan salah seorang teman yang kebetulan, berprofesi sebagai pekerja seks.

Panggil saja dia, VM. Dia lahir dan besar di sebuah keluarga yang sulit mencukupi kebutuhannya, dari mulai urusan dapur hingga sekolah. Selain itu, dia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ayahnya membuka sebuah tambal ban sejak 5 tahun lalu, yang jarang dikunjungi pelanggan karena mereka tinggal di sebuah desa yang jaraknya sedikit jauh dengan jalan raya utama. Sementara Ibunya, hanya bisa berusaha membantu kestabilan ekonomi keluarga lewat berjualan gorengan — walau kadang ia harus rela tidak berjualan — karena tidak memiliki uang lebih untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, VM, tumbuh dengan situasi yang keras. Hingga tiba ketika ia keluar dari sekolah karena tidak mampu melunasi SPP yang menunggak hampir satu tahun, ia memutuskan untuk menjadi seorang pekerja seks.Tentu, itu adalah pilihan. Pilihan yang tidak hadir secara tiba-tiba.

Krisis moneter dan ekonomi telah melahirkan masalah besar terhadap kehidupan masyarakat, dampak ini akan lebih terasa bagi mereka yang memang sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan ekonomi. Sekolah yang tidak mampu terbiayai dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, menghasilkan persaingan keras untuk bertahan hidup di kalangan kelas menengah kebawah. Kadang mereka rela melakukan apapun demi terus menghidupi hidupnya, sekalipun bertentangan dengan hukum dan moral/etika yang dianut masyarakat.

 

Diskriminasi hukum dan stigma

Segala bentuk diskriminasi adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi Negara Indonesia melalui Pasal 28, wajib memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya termasuk juga hak untuk bekerja dan memilih pekerjaannya. Namun, semua itu omong kosong.

Karena kenyataannya, terdapat sebagian dari kelompok masyarakat yang setiap harinya mendapatkan diskriminasi, salah satunya karena berprofesi sebagai pekerja seks. Sulit dipungkiri, walau prostitusi dipercaya sebagai kegiatan yang dilarang karena bertetangan dengan moral, agama ataupun budaya, namun dari waktu ke waktu prostitusi terus tumbuh pesat, bahkan semakin terorganisir.

Kenapa kita hanya bisa menghakimi pencuri, pekerja seks, dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita coba salahkan Negara atas semua kekacauan sistem yang menyebabkan rakyatnya sengsara?

Rasanya memang sulit untuk sebagian dari kita membuka mata dan membela para pekerja seks di Indonesia, salah satu alasannya dapat dijumpai pada persoalan Agama. Indonesia, yang merupakan Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia — yang menyebabkan — sebagian besar rakyatnya selalu berusaha untuk terus menjaga moral, hukum konvensional maupun hukum Islam sendiri. Seringkali, sebagian besar masyarakat tidak peduli apapun Agama seseorang yang (dianggap) melakukan kesalahan, mereka yang berperan sebagai Polisi moral akan dengan mudah menghakimi seseorang tersebut hanya dengan satu padangan, yaitu; menurut Islam.

Mendengar sebutan PSK, tentu tidaklah asing. Sebagian besar masyarakat selalu menempatkan mereka sebagai sampah masyarakat, perusak, pembawa sial, hingga penebar HIV/AIDS. Maka dari itu, mungkin akan banyak sekali orang yang menertawai saya ketika saya berbicara tentang hak pekerja seks. Hal ini semakin dianggap sebagai lelucon dan tabu — selain karena hukum yang mengatur — dengan adat ketimuran yang melekat sehingga melahirkan berbagai norma di masyarakat itu sendiri. Segala stigma kepada pekerja seks terus dilekatkan, bahkan hingga mereka telah meninggalkan profesi tersebut, mereka terus mendapat cap buruk dari masyarakat. Saya mengenal seorang Ibu paruh baya yang dulunya berprofesi sebagai pekerja seks, walau telah berhenti dan menjadi seorang penjahit — ia terus disudutkan para tetangga yang mengtahui — kisah masa lalunya. 

Sama halnya dengan VM, dia (mungkin) terlihat tegar dan masa bodo ketika banyak orang memberi stigma kepadanya. Tetapi, ketika saya coba tanya dan meminta jawaban jujur, dia menjawab; “Sakit hati, sebenarnya. Aku cuma gak mau makin jatuh, makanya aku berusaha kelihatan kuat.”

Selain stigma masyarakat, para pekerja seks juga harus bertaruh dengan segala kemungkinan mendapat kekerasan atau diskriminasi. VM mengatakan, dia tetaplah manusia biasa, ketika dia menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang lelaki namun justru pasangannya seringkali hanya menjadikan VM sebagai objek untuk pemuas hasrat seksual semata, lalu meninggalkannya tanpa alasan. VM menambahkan, hal yang sama juga sering terjadi kepada teman-temannya. Yang lebih parah, dia pernah beberapa kali mengalami kekerasan dari para lelaki ditempat ia bekerja.

Banyak dari kita yang menaruh kepedulian terhadap nasib para pekerja — namun masih jarang sekali — yang juga peduli dengan permasalahan para pekerja seks. Kita seolah tidak mencantumkan pekerja seks sebagai profesi sama halnya dengan profesi lain yang terdapat di kantor ataupun pabrik. Kita tidak bisa memungkiri itu. Hak pekerja seks adalah Hak Asasi Manusia.

Seperti pekerja lainnya, pekerja seks layak dihargai atas pilihan atau keputusannya — layak bekerja dengan aman — tanpa rasa takut akan kekerasan, diskriminasi dan stigma masyarakat. Hukum juga, mestinya memprioritaskan kesehatan dan keamanan para pekerja seks atas nama HAM. 

Kenyataannya, kita sudah tidak bisa lagi berharap dan percaya dengan hukum ataupun Negara, karena justru mereka sendirilah yang menciptakan segala kesulitan hingga pelanggaran HAM.

Tidak adanya aturan hukum yang menjadi payung pelindung bagi para pekerja seks juga menjadi masalah yang penting, karena hal itu mengakibatkan para pekerja seks ini selalu mudah mendapat diskriminasi secara hukum nasional atau daerah yang melarang keberadaan mereka. Dengan itu, kita harus mengingatkan semua masyarakat bahkan Negara dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi sumber hukum dalam konstitusi yang mengatur larangan tentang diskriminasi terhadap siapapun dengan dasar apapun. Dan kembali, Negara tidak peduli dengan itu.

Ya, ini bukan hanya salah masyarakat yang masih saja tidak menyadari diskriminasi. Tetapi juga Negara yang terus membiarkan permasalahan ini terjadi. Negara sudah terbukti tidak becus mengurus berbagai masalah atau kesengsaraan rakyatnya.

Penutup

“Negara gak bisa menjamin kebutuhan aku ya, kita semua. Jadi, apa salahnya profesi aku ini? Harusnya, orang-orang ini menghargai keputusan siapapun. Toh orang-orang seperti aku itu gak menyulitkan orang lain, ini pilihan kita sendiri. Misalkan aku yang pernah disebut perusak hubungan rumah tangga orang, lho kok aku yang disalahin? Kenapa gak suaminya? Bahkan aku gak pernah tahu status lelaki-lelaki yang datang. Aku juga udah ngerti cara pencegahan HIV/AIDS, semua temen-temen juga tahu, kita gak bakal melayani siapapun tanpa kondom. Jadi tolong deh, hargai kita-kita, sama kayak orang-orang yang kerja di pabrik atau dimanapun itu.” — Curahat hati VM terakhir pada hari ketika saya mengobrol dengannya.

Jadi, kesimpulannya, sebelum kita menghakimi atau melemparkan stigma terhadap mereka yang berprofesi sebagai pekerja seks, ada baiknya kita terlebih dulu mengenal mereka — memperhatikan motif atau alasan mereka — dan tidak melihat hanya dengan satu pandangan. Kita hidup di dunia yang berubah-ubah, maka dari itu kita mesti beradaptasi. Menghargai keputusan dan pilihan orang lain, menjaga hubungan antar manusia. Dan saling menyadarkan. 


No Bad Women, Just Bad Laws. Sekian, terima kasih.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s